Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi usai memimpin rapat Baleg, di Ruang Rapat Pansus B DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2020). Foto : Rizka/Man

Beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk agenda yang akan di-carry over oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Di antara RUU yang sudah pasti masuk agenda carry over adalah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Selain itu, masih ada RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba dan RUU Bea Materai. Persoalannya, carry over harus dari 0 lagi atau 100 persen sudah bisa disahkan, menunggu keputusan Baleg.

Demikian penjelasan Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi usai memimpin rapat Baleg, di Ruang Rapat Pansus B DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2020). “Makna carry over adalah pengoperan. Sebetulnya RUU yang sudah dibahas periode lalu bisa dibahas oleh anggota DPR yang baru. Hanya makna carry over banyak disalahartikan. Pertanyaannya, dilanjutkan mulai kapan, apakah dari 0 persen, 25 persen, 50 persen, 75 persen, atau 100 persen diketok di Baleg,” ungkap Baidowi.

Baleg kelak akan mempelajari dulu semua RUU carry over itu dari risalah rapatnya. Apakah nanti butuh pembahasan dari 0 lagi atau bisa langsung disahkan. Setelah itu, baru bisa diserahkan ke Komisi, Pansus, atau Badan di DPR RI untuk dibahas. “Beleg menentukan berdasarkan informasi dari risalah rapat menyangkut RUU yang carry over,” ujar Baidowi.

Dijelaskan oleh legislator PPP ini, Bamus pula nanti yang memberi mandat kepada siapa RUU carry over itu akan diserahkan untuk dibahas, baik Pansus, Komisi, atau Badan. Sementara Baleg hanya memberi penilaian atas RUU carry over itu. “Baleg yang memutuskan carry over, lalu diputuskan Paripurna. Selanjutnya, yang memberi delegasi siapa yang membahas RUU carry over itu adalah Bamus,” tutup Baidowi. (mh/sf)